Desk Pilkada Provinsi Pantau Persiapan Pilbup Kab. Rembang

Rembang-Desk Pilkada Provinsi Jateng besok akan berkunjung ke Rembang guna memantau persiapan pemilihan umum bupati-wakil bupati Rembang yang dijadwalkan diselenggarakan tanggal 26 April nendatang. Pemantauan dikhususkan seputar belum beresnya pembentukan panwas pilkada, pasalnya waktu pelaksanaan Pilbup sudah semakin dekat. Demikian disampaikan Ketua Desk Pilkada Rembang yang juga Sekda Rembang-Hamzah Fatoni di ruang kerjanya.

Menurut Hamzah, molornya jadwal pembentukan panwas pilkada berimbas pada mundurnya pembetukan panwas kecamatan dan Panitia pengawas lapangan PPL di tingkat desa. Sehingga dikhawatirkan kinerjanya kurang maksimal. Dalam pertemuan besok juga akan melibatkan KPU Rembang.

Lebih lanjut Hamzah menyebutkan, satu hal yang disesalkan yakni anggaran dalam APBD 2009 untuk panwas sejumlah 100 juta rupiah harus dikembalikan ke kasda karena lembaga tersebut belum terbentuk. Padahal dalam APBD 2010, panwas pilkada dianggarkan menerima 250 juta rupiah.

Hamzah menambahkan, pihaknya juga akan melaporkan dipangkasnya anggaran honor keamanan untuk Linmas di tempat pemungutan suara (TPS) dari biaya penyelenggaraan pilkada. Ini tentu menjadi permasalahan tersendiri, karena keberadaan linmas di tiap TPS masih dibutuhkan. Pemkab Rembang harus mencari terobosan menganggarkannya di luar pos biaya penyelenggaraan pilkada, mengingat APBD 2010 sudah ditetapkan.

Sementara itu menanggapi kekhawatiran sejumlah kalangan termasuk Jaringan Pemantau Suara Rakyat (JPSR) Rembang karena belum terbentuknya panitia pengawas (panwas) pilkada berakibat cacat hukum dibantah keras oleh KPU.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Rembang melalui Kasubbag teknis pemilu dan humas Kukuh Purwasana mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Rembang tahun 2010 sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan tahapan pilkada, KPUD telah membentuk panwaslu dimulai sejak tanggal 7 Oktober 2009 dan hasil seleksi tertulis sudah dikirimkan ke bawaslu pada tanggal 29 Oktober 2009. Sehingga pihaknya telah memenuhi prosedur tahapan pilkada, Namun karena bawaslu tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk mengesahkan panwaslu, sehingga sampai saat ini panwaslu belum juga terbentuk.

Kukuh Purwasana menjelaskan, terkait belum terbentuknya panwas pilkada Rembang, pihaknya telah mengadakan komunikasi ke Badan pengawas pemilu (bawaslu) dan DPR untuk mencari jalan keluar agar penetapan panwas pilkada mendapat kejelasan.

Sebagai tindaklanjutnya, Komisi A DPRD Propinsi Jawa Tengah rencananya dalam waktu dekat ini akan berkunjung ke KPUD Rembang untuk memecahkan persoalan tersebut.